Blega, 22 Oktober 2025 — Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini membawa angin segar bagi para petani. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagai langkah menekan biaya produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut mulai berlaku tepat pada 22 Oktober 2025.
Adapun rincian harga baru pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:
Pupuk Urea : Rp 1.800/kg, Pupuk ZA khusus tebu : Rp 1.360/kg, Pupuk NPK untuk Kakao : Rp 2.640/kg, Pupuk NPK Phonska : Rp 1.840/kg, Pupuk Organik : Rp 640/kg
Pengumuman penyesuaian harga tersebut dimuat secara resmi melalui laman Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi petani kecil di tengah tingginya biaya produksi pertanian.
Namun, menurut sejumlah mahasiswa asal Blega, turunnya harga pupuk di tingkat pusat tidak serta merta menjamin dampak langsung bagi petani di lapangan. Mereka menilai, persoalan lama seperti kelangkaan pupuk, keterlambatan distribusi, hingga praktik permainan harga oleh pihak tertentu masih menjadi tantangan serius.
“Secara teori ini adalah kebijakan yang positif. Tetapi sebagaimana dijelaskan George C. Edwards dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan itu bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi,” ujar sholehul akmal ketua umum Forum mahasiswa Blega ( FMB ). “Jika salah satu tidak berjalan, kebijakan bagus sekalipun hanya akan efektif di atas kertas.”
Blega sendiri merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun. Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan tanam dan panen. Selama ini, tidak sedikit petani di Blega yang terpaksa membeli pupuk di atas harga resmi ataupun menunggu lama untuk mendapatkan jatah.
Para mahasiswa menekankan bahwa penurunan HET pupuk harus dibarengi dengan pengawasan distribusi yang ketat dan transparan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memastikan penyaluran pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta tepat sasaran pada petani yang memang berhak.
“Momentum Hari Santri mengajarkan nilai kejujuran dan pengabdian. Sekarang jihad santri adalah memperjuangkan keadilan sosial, termasuk memastikan hak petani untuk mendapat pupuk dengan harga wajar,” tambahnya.
Sejumlah mahasiswa Blega menyatakan siap membuka ruang pengaduan serta melakukan pendampingan bagi petani yang mengalami kendala dalam memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.
Mereka berharap, turunnya harga pupuk tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar menjadi berkah yang dirasakan petani di desa. “Ketika pupuk sampai ke tangan petani dengan harga yang sesuai, di situlah makna Hari Santri benar-benar hadir,” pungkasnya.